CIBA profiles

Civic Education and Budget Transparency Advocation-CIBA

Research, Community Development, Training, and Advocacy

Jl. Kebagusan Dalam I No. 56 Rt. 008/04
Kebagusan, Pasar Minggu 12520
Telp. (021) 782-9731 / Fax. (021) 782-9731

Pelbagai permasalahan multidimensi yang menghadang bangsa Indonesia dewasa ini, meniscayakan semua komponen bangsa memiliki kontribusi di dalam upaya pengentasannya. Dalam kerangka demikian, diperlukan usaha komprehensif dan mendasar guna menemukan solusi efektif bagi permasalahan-permasalahan yang ada. Perlakuan yang komprehensif dan mendasar tersebut didasarkan atas asumsi bahwa tidak sedikit permasalahan itu timbul disebabkan oleh relasi-relasi kompleks yang multidimensional. Bila demikian halnya, maka tentunya usaha pengentasan yang mengandalkan satu sisi sudut pandang tidak lagi memadai. Oleh karenanya, agar lebih optimal, dalam mendiagnosis suatu permasalahan diperlukan usaha-usaha yang mempertimbangkan banyak sisi dan sudut. Permasalahan di bidang ekonomi misalnya, utamanya yang terkait dengan praktek abuse of power dan over budget dalam pengelolaan keuangan negara, untuk mengatasinya secara komprehensif diperlukan suatu proses yang juga mempertimbangkan aspek politik dan aspek penegakan hukum.

Namun, patut disayangkan, banyaknya permasalahan yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara sebagaimana diindikasikan oleh tingginya angka penyelewengan yang dilakukan oleh kalangan eksekutif berkolaborasi dengan kalangan legislatif itu tidak disikapi dengan aksi bersama yang melibatkan multi stakeholder. Selama ini, isu korupsi dalam pengelolaan keuangan negara seolah-olah merupakan lahan bagi para penegak hukum an sich. Padahal, isu korupsi ini tidak melulu harus ditanggapi dengan aksi represif, melainkan juga perlu ditanggapi secara preventif. Di ranah preventif inilah, stakeholder lain di luar kalangan penegak hukum dapat dilibatkan. Dalam konteks demikian, telaah kritis atas sistem penganggaran yang dinilai tidak transparan, berikut tidak adanya mekanisme pertanggungjawaban secara horizontal merupakan salah satu upaya yang mesti segera didesakkan dalam rangka mempercepat pemulihan iklim berbangsa dan bernegara secara sehat.

Untuk itulah, Yayasan Transparansi Indonesia (YTI) sebagaimana disebutkan dalam maksud dan tujuan pendiriannya bermaksud mengabdikan diri bagi penguatan dan pemberdayaan civil society dalam tiga dimensi dasar, yaitu: dimensi ekonomi, politik, dan hukum. Hal tersebut dilakukan, antara lain melalui gerakan advokasi dan kontrol pengelolaan keuangan publik, serta kegiatan pelatihan dan pengkajian. Semua kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan posisi tawar dan posisi kontrol civil society terhadap penyelenggara negara. Hanya dalam posisi seimbang demikian, kekuatan masyarakat sipil baru dapat diandalkan. Oleh karenanya, segala upaya dan usaha untuk mendorong terwujudnya clean government dan good governance dengan mendasarkan hanya pada kebaikan hati aparat birokrasi penyelenggara negara besar kemungkinan tidak akan pernah terwujud dengan baik.

Sebagai bagian dari usaha untuk mewujudkan misi dan visi tersebut di atas, maka YTI membentuk lembaga studi dan advokasi yang diberi nama CIBA (Civic Education and Budget Transparency Advocation). CIBA secara operasional merupakan lembaga yang independen, dalam artian bahwa program dan pelbagai kegiatan CIBA direncanakan dan dikelola secara mandiri. Berdasarkan tuntutan profesionalisme tersebut, Badan Pengelola CIBA direkrut dari kalangan yang memiliki keahlian atau kompetensi yang memadai untuk bidang kerja CIBA.